Tower Provider tengah menjadi trend baru dalam bisnis telekomunikasi. Sejak dikeluarkannya Permen Kominfo no. 8 tahun 2008 tentang Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi, berbagai pelaku industri telekomunikasi mulai berbenah menyambut peluang baru tersebut. Mulai dari operator telekomunikasi, kontraktor, vendor, konsultan, dan perusahaan-perusahaan yang terkait bisnis infrastruktur telekomunikasi – mencoba menyusun rencana dan bahkan restrukturisasi organisasi guna memenangkan persaingan di segmen bisnis ini.

Tower provider merupakan usaha/unit bisnis yang bergerak di bidang jasa penyewaan, penyediaan, pembangunan dan pengelolaan menara telekomunikasi untuk dipergunakan oleh para operator telekomunikasi dalam penyelenggaraan aktivitas telekomunikasi. Sejak tahun 2008, bisnis tower provider terdiversifikasi ke dalam dua kategori besar, yaitu pembangunan menara dan penyewaan menara. Salah satu pendorong utama lahirnya bisnis baru penyewaan menara adalah adanya 2 (dua) regulasi pemerintah yaitu Permen Kominfo no. 2 tahun 2008 tentang Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi, dan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri dan 1 Kepala Badan yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika serta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/3/2009, dan Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi. Kedua regulasi tersebut, kemudian direspon secara cepat oleh Pemerintah Daerah dengan mengeluarkan Perda dan Cellplan guna mengatur dan menata peletakan menara-menara bersama telekomunikasi di masing-masing wilayahnya.

Pada tahun 2008 menara telekomunikasi di Indonesia telah mendekati 60 ribu unit. Telkomsel memiliki 25.000 lebih menara, Indosat mempunyai 11.000 menara, Excelcomindo Pratama memiliki 7.000 menara, Indonesian Tower memiliki 1800 menara, Protelindo memiliki 900 menara, Komselindo dan Metrosel memiliki 700 menara secara bersama, Tower Bersama Group memiliki 700 menara, Bakrie Telecom memiliki 406 menara, Natrindo memiliki 271 menara, Sampoerna memiliki 270 menara, Komet Konsorsium memiliki 214 menara, dan ditambah perusahaan-perusahaan kecil lainnya, koperasi, dan perseorangan. Demikian data yang dirilis dari Asosiasi Pengembang Infrastruktur Menara Telekomunikasi (ASPIMTEL).

Berdasarkan analisis yang dilakukan Citigroup pada tahun 2007, industri seluler Indonesia dalam lima tahun ke depan membutuhkan sekitar 158.030 menara telekomunikasi. Jika diasumsikan investasi per menara sebesar Rp 1,098 Miliar, akan dibutuhkan tidak kurang dari Rp 173,5 Triliun untuk pembangunan selama lima tahun ke depan. Sementara pada 2010 bisa mencapai 43.000 unit dengan investasi setiap menara mencapai Rp 1,5 Miliar.

Beberapa fakta di lapangan mengindikasikan adanya keinginan perusahaan operator telekomunikasi untuk menjual asset menara telekomunikasi, dengan tujuan untuk mendukung anggaran belanja modal perusahaan seperti program ekspansi jaringan maupun dalam membuka akses pasar baru. Di tahun 2005, Mobile-8 Telecom telah menjual 200 menaranya ke Tower Bersama Group (TBG), dan sudah siap menjual sisa 200 menara telekomunikasi yang masih dimilikinya. Untuk ekspansi usahanya kedepan, Mobile-8 Telecom tidak akan membangun banyak menara telekomunikasi, tetapi hanya akan menyewa menara guna efisiensi dan efektifitas jaringan. Di awal tahun 2009, Exelcomindo Pratama (XL) membatalkan rencana penjualan 7.000 menara telekomunikasi miliknya karena harga penawaran yang masuk dianggap tidak mencapai target. Sebelumnya, di akhir tahun 2008 lalu Bakrie Telecom  yang berencana menjual 500 menaranya juga belum memiliki kejelasan.

Dari sisi cash flow, perusahaan tower provider dapat mengeluarkan capex belanja modal sekitar Rp 1,5 Miliar per menara, ditambah dengan biaya maintenance. Dimana satu menara, bisa disewakan 2-4 operator. Biaya sewa berkisar Rp. 15-20 juta per bulan. Sehingga pendapatan sewa besarnya antara Rp 300 juta hingga Rp 500 juta per tahun per menara. Break even point akan dicapai pada tahun keempat atau kelima. Diperlukan jangka waktu sewa rata-rata minimal 10 tahun. Dan bagi operator telekomunikasi mengeluarkan biaya sewa (opex) tersebut akan lebih efisien dibanding harus mengeluarkan belanja modal (capex) yang besar di muka, sehingga mereka dapat lebih fokus pada core business-nya, serta mendorong open accsess pada infrastruktur yang dianggap essential facility.

Namun di sisi lain, terdapat kompleksitas persoalan yang biasa dihadapi oleh perusahaan tower provider. Diantaranya adalah sulitnya melakukan site acquisition, disinkronisasi antara geolokasi site dengan zona rencana tata ruang wilayah/kota, overlapping tower diantara sesama perusahaan tower provider, keengganan untuk tower sharing dari pihak operator, ketidaksiapan cell plan pemerintah daerah (pemda/pemkot), dan sikap resistensi warga masyarakat terhadap pendirian menara. Persoalan-persoalan tersebut di atas, seringkali menjadi faktor utama yang menyebabkan perusahaan tower provider akan mampu berkembang dengan baik, atau sebaliknya.